kpu-babelprov.go.id, PangkalpinangGuna mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 15 Februari mendatang, Komisi Pemilhan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Bimbinga" />

BAGAIMANA CARA MENDAFTAR

1 Login atau daftar sebagai partisipan.
2 Catat kode pendaftaran anda.
3Datang dalam kegiatan kami.

Jika masih ada yan ingin anda tanyakan hubungi email kami di info@website.com . Terimakasih!

KETERANGAN

Kode Pendaftaran anda
dapat ditukar dengan
Kaos dan Merchandise menarik!

LUPA PASSWORD?

LOGO

SUKSESKAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2017 KPU BABEL GELAR BIMTEK PENYELENGGARAAN KAMPANYE

Senin, 12 Desember 2016

kpu-babelprov.go.id, PangkalpinangGuna mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 15 Februari mendatang, Komisi Pemilhan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi 7 KPU Kabupaten/Kota di Hotel Puncak, Pangkalpinang, Minggu (11/12). Bimtek juga melibatkan penyelenggara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung, juga diikuti tim Pasangan Calon (Paslon).

          Dalam Bimtek, Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fahrurrozy menyampaikan metode kampanye yang harus dilaksanakan Paslon, diantaranya terkait pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog. Pelaksanaan debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan APK, iklan media massa dan media massa elektronik.

          “Kegiatan-kegiatan itu harus sesuai ketentuan, termasuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye. Itu telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan PKPU NO.12/2016,” ingat pria yang akrab disapa Oji tersebut.

          Dia juga menjelaskan bahwa metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu : debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, iklan media massa dan media massa elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga kampanye. “Kampanye harus dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis, kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan, setiap pasangan calon mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye,” beber Oji.

          “Sanksi Paslon yang menolak mengikuti debat publik/debat terbuka akan diumumkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tidak ditayangkan sisa iklan Paslon yang bersangkutan terhitung sejak Paslon tidak mengikuti debat publik/debat terbuka. Kecuali sedang melaksanakan ibadah, karena alasan sakit. Dibuktikan dengan surat keterangan yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik/debat terbuka. Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan meberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih,” urai Oji menambahkan.

          Dia menjelaskan metode kampanye yang dilaksanakan oleh paslon yakni, pertemuan tebatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, termasuk pemasangan APK. Sedangkan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan UU, yakni rapat umum dengan jumlah terbatas, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik) kegiatan olahrga (gerak jalan santai sepeda santai) atau sifatnya perlombaan setidaknya dua kali selama Pilgub.

          “Parpol atau gabungan parpol, paslon dan tim kampanye dapat memberikan hadiah dalam bentuk barang dan nilai barang secara kumulatif paling banyak 1 juta rupiah. Juga kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), kampanye melalui media sosial,” ungkapnya

          Dalam masa kampanye, Parpol atau gabungan parpol, paslon dan tim kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta kampanye. Biaya makan, minum dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang. Besaran biaya makan, minum dan transportasididasarkan pada standar biaya daerah. “Dalam hal kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, Parpol atau gabungan parpol, paslon dan tim kampanyedapat memberikan hadiah dalam bentuk barang & nilai barang secara kumulatif paling banyak 1 juta rupiah. Parpol atau gabungan parpol, paslon dan tim kampanye dilarang memberika doorprize untuk seluruh metode kampanye. Mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran administrasi politik uangberupa pembatalan sebagai Paslon oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ,” pungkas Oji.

Satukan Persepsi

          Sementara itu Komisioner Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bagong Susanto menyambut baik kegiatan tersebut. Menurut dia, bahwa dua lembaga penyelenggara Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), yakni KPU dan Bawaslu masih banyak berbeda atau kurang. Oleh karenanya, persepsi, sinergitas dan penyatuan pemahaman antar kedua lembaga tersebut sangat penting demi terwujudnya Pilkada yang demokratis di bumi serumpun sebalai.

          “Perbedaan pendapat atau selisih paham selalu terjadi diantara dua lembaga penyelenggara pilkada,”katanya.

          Bahkan, diakui Bagong juga bahwa hal itu pun berdampak perang undang-undang dan peraturan sering terjadi disetiap tahapan pilkada dan tak pernah terpikir selisih paham itu akan berujung di Meja DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum). “Namun jika dua lembaga berhasil membangun semangat sepaham dalam melaksanakan tugasnya setidaknya dapat membawa dampak positif, seperti dapat memotong dan mempersingkat prosedur formal antar lembaga penyelanggara pilkada. Dapat mendorong dan menghilangka ego sektoral dua lembaga untuk menjaga kehormatan lembaga dandapat melayani masyarakat (pemilih) secara optimal,” jelas Bagong.

          Lebih jauh, lanjut bagong kesepahaman biasa memperkuat kelemahan-kelemahan yang ada pada masing-masing lembaga. Dengan semangat kesepahaman Sinergitas antar lemabag akan lebih solid dan cair.

          Sebagai tolak ukur kinerja KPU dan Bawaslu Babel dari masing-masing jajaran adalah dapat menjalankan tugas dan wewenang serta dapat mensukseskan pilkada tanggal 15 Februari 2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara maksimal.

          Pentingnya duduk bersama dua lembaga dapat mengatasi berbagai macam permasalahan, imbuh bagong. Bisa dilihat dengan minimnya masalah saat penetapan jumlah DPT yang tercatat 915.853 orang. Sehingga masyarakat bisa dapat melaksanakan hak pilihnya.

BERITA LAIN

Indeks Berita -
TOP