SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG •    MARI KITA SUKSESKAN BERSAMA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 17 APRIL 2019, DEMI BANGKA BELITUNG YANG LEBIH MAJU. •    MARI KITA CIPTAKAN PEMILU DAMAI DAN BERINTEGRITAS •   

KPU BABEL SOSIALISASI DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU KE AWAK MEDIA

Rabu, 05 Desember 2018

WARTABANGKA.COM - PANGKALPINANG - KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan, distribusi logistik pada Pemilu 2019 mendatang akan aman dan terkendali. 

"Jadi harapan kita pada Pemilu 2019 tidak terjadi lagi hal seperti ini (logsitik yang terkendala)," ujar Ketua KPU Babel Davitri, dalam sosialisasi tahapan penyediaan logistik Pemilu 2019 bersama awak media, di Ballroom Swiss Bell-Hotel, Pangkalpinang, Selasa (4/12).

Davitri menyampaikan, basis penetapan logistik secara keseluruhan mengacu pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Dimana para pemilih ini tersebar di 3.800 TPS di Babel, 391 kelurahan/desa, 47 kecamatan dan 7 kabupaten/kota.

"Penetapan DPT ini berpengaruh kepada jumlah surat suara, kotak suara, bilik, yang akan disiapkan di masing-masing TPS di Babel," ujarnya.

Divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat KPU Babel Fahrurozy menambahkan, pihaknya juga akan mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas mental sesuai amanat konstitusi.
 
"Atas keputusan ini, maka KPU wajib untuk melindungi hak pilih yang memenuhi syarat, salah satunya disabilitas," katanya.

Ozi melanjutkan, dalam melakukan pendataaan tersebut ada standarisasi yang harus dipenuhi untuk dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

"Salah satunya adalah surat keterangan medis dari pihak dokter menyatakan bahwa yang bersangkutan mampu untuk memilih dan dapat dipertanggung jawabkan.Yang didata adalah mereka dalam proses perawatan medis. Jadi bukan orang gila yang di pinggir jalan," tekannya.

Jika hal tersebut tidak dilakukan maka pihaknya telah melanggar hak asasi secara konstitusi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai seluruh warga negara memilik hak untuk suara pada pemilu. 

"Jika ini tidak kami lakukan maka terjadi pelanggaran dalam proses tahapan pemilu 2019,” tutupnya. (*)



Sumber Berita: http://wartabangka.com/berita--.html #ixzz5Ym2qknDN 

BERITA LAIN

Indeks Berita -
TOP