SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG •    MARI KITA SUKSESKAN BERSAMA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 17 APRIL 2019, DEMI BANGKA BELITUNG YANG LEBIH MAJU. •    MARI KITA CIPTAKAN PEMILU DAMAI DAN BERINTEGRITAS •   

KPU Pangkalpinang meminta peran dan dukungan Pemerintah Kota Pangkalpinang pada program Gerakan Melindungi Hak Pemilih (GMHP)

Senin, 15 Oktober 2018

kpu-babelprov.go.id - ‎KPU Pangkalpinang meminta peran dan dukungan Pemerintah Kota Pangkalpinang pada program Gerakan Melindungi Hak Pemilih (GMHP) yang tengah digalakkan KPU saat ini. Ini disampaikan saat KPU beraudiensi dengan Plt. Wali Kota Pangkalpinang M. Sopian dan jajarannya di ruang kerja Kantor Pangkalpinang, Senin (15/10/2018).

Ketua KPU Pangkalpinang M. Yusuf mengatakan, pihaknya mengharapkan Pemkot Pangkalpinang dapat membantu menyampaikan informasi mengenai GMHP ke masyarakat. GMHP diluncurkan untuk memfasilitasi masyarakat mengetahui apakah mereka sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau belum.

"Supaya masyrakat mengecek apakah mereka sudah masuk DPT atau belum. Terutama melalui websites di KPU RI, cukup memasukkan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), itu sudah bisa diketahui," kata Yusuf seusai audiensi tersebut.

Dia menjelaskan bergulir sejak 1 Oktober dan akan berlangsung sampai 28 Oktober 2018 KPU mendirikan 50 titik Posko GMHP di seluruh kelurahan, kecamatan, dan tingkat KPU Pangkalpinang. Mereka juga turun secara mobile ke titik-titik keramaian untuk menjangkau pemilih.

"Kendala di lapangan, masyarakat itu datang ke Posko mereka tidak bawa EKTP sehingga tidak bisa mengecek. Makanya kami sampaikan informasi bahwa mereka bisa cek sendiri lewat websites KPU tadi, download di playstore juga bisa aplikasinya bisa," tutur Yusuf.

‎Menurut Yusuf, mengecek apakah terdaftar di DPT penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih saat hari pencoblosan.

"Bagi mereka yang belum terdaftar di DPT, tetapi punya ‎e-KTP itu juga bisa menggunakan hak pilih. Ini tujuannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih," kata Yusuf.

2.697 Pemilih Pemula

Pada audiensi ini KPU Pangkalpinang juga menyampaikan adanya 2.697 pemilih pemula yang terdaftar di DPT Pemilu 2019. Saat ini, dari jumlah tersebut, baru 20 persen di antaranya yang sudah merekam data mereka untuk dibuatkan EKTP.



Upaya mengatasi 2.697 pemilih pemula inilah yang tengah KPU Pangkalpinang sinkronisasikan‎ dengan Pemkot Pangkalpinang melalui GMHP.

Komisioner KPU Pangkalpinang Divisi Perencanaan dan Data Informasi, Yusmayadi menuturkan, jumlah pemilih pemula itu berdasarkan data dari Kemendagri. Mereka memenuhi syarat masuk DPT karena telah berusia 17 tahun.

"Dari jumlah itu, data terakhir yang kami terima, baru 20 persen yang sudah membuat dan merekam KTP Elektronik. Sampai hari ini, masih berjalan di Disdukcapil untuk melakukan segala upaya agar mereka memiliki KTP Elektronik sebelum hari pemungutan suara. Ini yang kami coba sinkronisasikan dengan Pemkot Pangkalpinang, bagaimana kita ada usaha bersama-sama," ujar Yusmayadi.

Ketentuan mengatur pemilih harus memiliki KTP Elektronik dan menjadi ganjalan bagi pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya. Terkait ini, kata Yusmayadi, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis bahwa pemilih pemula yang masuk DPT harus membawa KTP Elektronik saat hari pencoblosan.

Dari pelaksanaan yang sudah-sudah, kata dia, ini menjadi persoalan bagi para pemilih pemula karena untuk mencetak KTP Elektronik memerlukan waktu. Pada Pilkada 2018 lalu misalnya

"Saat Pilkada 2018‎ ini tidak bisa berjalan, dipastikan juga pada 2019 ini tidak bisa berjalan. Persoalannya, pemilih pemula ini sudah kami daftarkan DPT, karena syarat mutlaknya adalah yang berhak kami daftarkan itu warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau lebih sampai hari pemungutan suara," beber Yusmayadi.

Karena itu, Yusmayadi mengatakan, pihaknya tengah berusaha menangani potensi ganjalan bagi hak pilih para pemilih pemula ini. Toh, kata dia, jikapun KTP Elektonik mereka belum selesai, kemungkinan akan ada petunjuk teknis KPU RI berikutnya mengenai ini.

"Kami sangat optimistis ini bisa beres. Karena sudah dipastikan mereka adalah penduduk asli Pangkalpinang, masuk database kependudukan Pangkalpinang. Kalaupun harus didatangi, itu bukan persoalan, karena mereka berada di Pangkalpinang," ujar Yusmayadi.

Selama sepekan GMHP bergulir, Yusmayadi mengaku, belum terlihat keterlibatan masyarakat untuk mengecek nama mereka apakah sudah terdaftar di DPT atau belum.‎ Tetapi ia yakin keterlibatan masyarakat akan meningkat seiring dengan upaya KPUPangkalpinang bersama pihak terkait.

Menurut dia,‎ GMHP penting selain karena untuk mendaftarkan mereka yang belum terdaftar di DPT, GMHP juga jadi sarana untuk memperbaiki DPT yang sudah ada saat ini seperti data diri pemilih.

"Sehingga upaya kami untuk menciptakan DPT bersih kami optimistis, karena sebelumnya, jika sudah ditetapkan DPT, tidak ada lagi perbaikan. Tetapi dengan GMHP ini masih bisa kami akomodir, dan akan berlangsung sampai sebel‎um pleno tingkat nasional," ucapnya.

Plt. Wali Kota Pangkalping M. Sopian menyambut baik koordinasi KPU Pangkapinang dengan pemerintah. Sinergitas diperlukan untuk menyukseskan Pemilu 2019.

Dia mengatakan, pemerintah akan membantu mensosialisasikan tujuan dan kerja GMHP.

"Seandainya ada persoalan DPT, tolong cepat sampaikan kepada kami, supaya kami bisa berkorrdinasi. Terutama untuk disdukcapil, tapi tugas pokok berat kita saat ini adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya.

BERITA LAIN

Indeks Berita -
TOP