HOT NEWS :
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG http://kpu-babelprov.go.id •    MENUJU PEMILUKADA SERENTAK 23 SEPTEMBER 2020 PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT, KPU MELAYANI •    Jangan lupa like, comment dan subscribe Youtube "KPU BABEL" •   

Mendeteksi dan Mencegah Konflik Pemilihan Serentak 2020

Minggu, 10 November 2019

Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) pada dasarnya merupakan konflik dan bukan potensi lagi. Demikian disampaikan Anggota KPU RI Haysim Asy’ari saat ditanya mengenai potensi konflik dalam pemilu maupun pemilihan yang dikutip salah satu media daring beberapa waktu lalu. Dipenjelasan selanjutnya dikatakan bahwa konflik dimaksud karena didasarkan pada pertarungan perebutan kekuasaan dimana ada kepentingan yang besar disana sehingga perlu ada aturan main, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan baik peserta hingga penyelenggara pemilu atau pemilihan itu sendiri.

Lalu apakah hal ini bisa dicegah jika pemilu atau pemilihan saja disebuah konflik?

Menurut (Spies dan James, 2011) terdapat beberapa prinsip dasar pencegahan konflik yaitu proses sama pentingnya dengan hasil, nirkekerasan, kepemimpinan berbasis nilai, transparansi dan berbagi informasi. Selain itu adanya trust building, akuntabilitas penyelenggara pemilu, inklusivitas, indepedensi penyelenggara pemilu dan semangat koeksistensi dan interdependensi di antara para stakeholder pemilu.

Hampir sama, (Kommerud, 2012) mengatakan strategi mencegah konflik pemilu dan pemilihan bisa dimulai dari perencanaan keamanan pemilu yang melibatkan stakeholder, adanya kode etik yang disepakati bersama kandidat, parpol, dll, forum pertemuan regular antara para stakeholder, mendorong kerjasama dan pertukaran informasi antara aktor, program  penguatan sistem bagi penyelenggara pemilu (terutama bagi pegawai tetap), identifikasi isu-isu yang dapat berpotensi minimbulkan konflik, penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan secara berkesinambungan dan memastikan proses penghitungan yang cermat dan transparan di setiap tingkatan.

Jika ditambah dengan kerangka atau rancangan pencegahan konflik (International IDEA), yaitu perbaikan manajemen pemilu dengan menghindari kontroversi, kecurangan, dan kendala teknis untuk mencegah terjadinya konflik, perbaikan pengamanan pemilu dengan peran aparat keamanan untuk melindungi manusia, proses dan fasilitas dari kekerasan dan terakhir adanya perbaikan maka sejatinya konflik bisa diredam.

Namun apabila melihat penyelenggaraan Pemilihan 2020 yang berlangsung hampir di setengah wilayah Tanah Air, 270 daerah terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, konflik memang cukup terbuka terjadi diwilayah-wilayah itu. Ditambah jika melihat karakteristik pemilihan kepala daerah dimana masyarakat dan peserta cukup (saling) mengenal, (kadang) memiliki keterikatan langsung ditambah adanya unsur kearifan lokal di masing-masing daerah.

Salah satu deteksi konflik Pemilihan Serentak 2020 ini adalah konflik antar pendukung pada saat kampanye. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pelaksanaan kampanye akan berlangsung pada 11 Juli hingga 19 September 2020. Itu artinya harus ada perhatian bersama selama pelaksanaan kampanye yang akan berlangsung baik pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, debat publik/terbuka antar pasangan calon, hingga pemasangan alat peraga.

Perhatian bersama semua pihak selama masa kampanye yang hanya berlangsung 3 bulan (71 hari) ini diharapkan dapat menghindari, mereduksi potensi gesekan akibat kepentingan dari masing-masing calon kepala daerah yang akan bertarung pada pemilihan nanti. Upaya ini merupakan suatu deteksi dan pencegahan konflik pilkada khususnya pada tahapan kampanye.

Selain itu pendidikan pemilih didaerah rawan konflik sebagaimana yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KPU Kabupaten Bangka Tengah dapat meminimalisir terjadinya konflik. Sosialisasi digelar kepada masyarakat Simpang Jongkong Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, dimotori oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan beberapa stakeholder seperti kepolisian yang bertugas mengamankan, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga pemuda. Dengan demikian dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemilihan dan meminimalisir terjadinya konflik nanti. (*

 

BERITA LAIN

Indeks Berita -
TOP